Demo Untuk Pegawai Negeri

Demo Untuk Pegawai Negeri

  July 31, 2020    Pungkas nurrohman

---

Tanggal 30 Juli 2020 adalah hari yang cukup bersejarah bagi pelamar lowongan kerja untuk menjadi pegawai negeri di tanah papua. Alasannya cukup dramatikal meskipun diceritakan dengan cara biasa, karena sudah sekitar dua tahun pengumuman tersebut tertunda. Jadi calon yang mendaftar untuk formasi pegawai negeri tahun 2018 baru mendapat pengumuman penerimaannya kemarin. Mungkin karena tarik ulur kebijakan antara pejabat daerah dan juga pusat. Cukup seru jika diikuti perjalanan panjang pelamar yang sangat mengharapkan menjadi manusia dengan kendaraan plat merah. Karena perjuangannya tidak seperti di jawa yang hanya berjuang di atas kertas lembar jawaban. Perjuangan mereka yang melamar di pemerintah daerah berjuang secara kertas dan juga secara politik.

Kantor BKD Dibakar

Lagi-lagi ada ketidak tepatan waktu yang menambah pikulan beban yang ditanggung pelamar di pemerintah daerah tanah papua. Saya yang saat itu menunggu pengumuman selama 6 bulan saja sudah terasa berat, apalagi mereka yang saat ini menunggu sampai bertahun-tahun. Ketidak tepatan waktu yang sangat tidak tepat tersebut membuat isu yang meluas di masyarakat berubah-ubah. Pun juga ketidak pastian dalam open recruitment menjadi cukup besar. Bayangkan saja jika kita menjadi pemberi kerja, kecukupan tenaga kerja sudah terhitung dengan matang, eh malah pas harusnya pekerjanya datang malah molor sampai tahunan. Pun juga jika dibalik jika kita berpikir di sisi pencari kerja. Rencana kita sudah matang jika diterima jadi pegawai negeri akan begini, sedangkan jika tidak rencananya akan begitu. Malah keputusan akhirnya nunggunya sampai tahunan.

Selain kemoloran tersebut, semenjak diumumkan kemarin ada pendemo yang merasa dicurangi. Entah penghitungan mereka bagaimana, yang jelas mereka merasa dibalik. Harusnya memang menurut peraturan orang asli papua(OAP) memperoleh porsi 80% sedangkan untuk non OAP 20%. Saat saya tes PNS dulu ada yang namanya formasi khusus putra-putri asli papua. Formasi ini diperuntukkan mereka yang memiliki darah asli papua (bapak atau ibunya orang papua) atau lahir besar di papua yang biasa disebut asli papua kelas tiga. Namun saat pengumuman ada beberapa pihak yang merasa justru yang lolos didominasi oleh orang non papua.

Pemalangan di Jayapura (sumber: @jayapuraupdate)

Karenanya hingga tulisan ini saya buat ada 4 pemerintah daerah yang didemo. Keempat kejadian demo tersebut adalah: pembakaran kantor BKD pemerintah kabupaten pegunungan arfak (foto 1), pemalangan jalan menuju jembatan Holtekamp, Jayapura (gambar 2), demo di pegunungan bintang, dan demo sekaligus pemalangan jalan di perempatan Sanggeng, Manokwari (gambar3). Tuntutan mereka seperti biasa, ingin agar keadilan dapat ditegakkan di tanah Papua. Mungkin karena mereka menganggap sebagai korban kecurangan.

Hal yang sangat unik, karena jelas di Jawa sangat jarang ditemui demo karena hasil tes yang dicurangi. Berbagai kesalahan administratif memang sangat lumrah ditemui di Jawa, namun orang tidak sampai turun ke jalan. Mungkin karena memang peluang bekerja di Jawa sangat besar, dan pamor pegawai negeri cukup merosot dibandingkan dengan Papua. Di Papua pegawai negeri masih cukup memiliki hati di kalangan kaum muda.

Pemalangan Sanggeng, Manokwari (sumber: facebook arman amsa) 

Masih memiliki gengsi. Karena memang kesempatan bekerja juga tidak sebesar di Jawa. Iklim industri di Papua juga cukup sepi. Mungkin karena infrastruktur atau (agar saya tidak dianggap pro pemerintah yang gemar mendewakan infrastruktur) adat yang gemar melakukan pemblokadean aktifitas jika hak mereka tidak terpenuhi. Kedua hal ini membuat investor juga enggan membuat pabrik di tanah papua. Bahkan untuk membuat industri yang paling strategis seperti penyedia air dan listrik pun juga mikir dua kali. Kedua penyebab tersebut cukup sukses untuk membuat biaya melonjak. Alhasil industri akan sepi dan lagi-lagi menjadi pemakan uang pajak dan retribusi menjadi pilihan yang paling logis. Tarik ulur kebijakan dengan cara kecurangan pun menjadi halal saja, selama ada uang yang mengalir di rekening. Apa ini penuntutan hak berbasis kecurangan?