Usai Pemilu, Dimana Letak Keadilan?

Usai Pemilu, Dimana Letak Keadilan?

  June 02, 2019    Pungkas nurrohman

---

Sumber: Damien Mayer/getty image

Beberapa hari kemarin publik digegerkan dengan kebijakan yang cukup mencengangkan, yaitu pembatasan akses VPN atas Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pembatasan akses tersebut memang tak sepenuhnya dibatasi, hanya tidak dapat digunakan untuk mengunduh dan mengunggah foto dan video. Menurut pemerintah hal ini dilakukan untuk membatasi penyebaran hoax atas pemilu.

Memang sebelumnya banyak bermunculan berita hoax terkait pemilu, sehingga meletuslah aksi menuntut kecurangan pemilu saat tanggal 22 Mei 2019. Memang tidak dipungkiri asal usul penyebab aksi itu hanya karena gencarnya hoax terkait kecurangan pemilu. Saat aksi pun kerusuhan terjadi, beberapa mobil dibakar, peserta aksi ditangkap, pun juga pedagang toko asongan tak lepas dari tangan usil peserta aksi.

Setelah aksi meredam pun masih beredar berbagai berita hoax yang disebar, maka dari itu pemerintah membatasi akses VPN atas sosial media. Setidaknya 3 hari mulai tanggal 22 malam hingga tanggal 25 malam warganet baru dapat mengunggah dan mengunduh file gambar dan video. Antisipasi pemerintah tidak cukup sampai di sana saja, berbagai provokator dari kubu 02 juga mulai ditangkap. Kubu 02 merupakan kubu oposisi yang dapat dikatakan menjadikan pemilu yang sedianya selesai setelah KPU mengumumkan hasilnya, malah berbuntut panjang hingga saling lempar batu di depan gedung Bawaslu.

Namun uniknya pemerintah tidak menindak tegas kecurangan yang dilakukan kubu 01. Seperti salah satu dan mungkin satu-satunya contoh kasus penyebaran identitas oleh kubu 01. Seperti yang saya ceritakan di kompasiana, ada salah satu buzzer politik yang menyebarkan identitas yang salah atas tuduhan seseorang yang mengancam memenggal kepala jokowi. Video ancaman tersebut seharusnya ditanggapi oleh pihak berwajib alias polisi, nah ini buzzer sok-sokan menyebar identitas orang yang dicurigai melakukan pengancaman tersebut.

Kurang adil bukan? Malah menurut saya ya ini the real otoriter. Ketakutan akan terulang lagi peristiwa saat orde baru, kini peristiwa pilih kasih terhadap berbagai pihak mulai terlihat. Bila kubu 01 berbuat salah akan ditolerir, namun lain halnya bila kubu 02. Memang untuk menjaga stabilitas negeri sangatlah sulit, namun apa susahnya bila berbuat adil? Kubu sini salah ya tindak, kubu sana salah ya harus ditindak juga. Kalau ada isu makar lalu menjadikan fokus kita berubah, dimana letak keadilan? Karena saya masih percaya, aparat hukum kita masih bisa menangani kecurangan di kubu 01 ataupun 02. Bukannya sumber dayanya habis karena fokus ke aksi makar.